Daftar 11 File Etika Birokrasi Pdf | Download Kumpulan Referensi :
Anda dapat mendownload langsung semua file dihalaman ini. Tombol download semua file terdapat dibawah daftar file ini. * untuk semua file free download
BAHAN AJAR MATERI ETIKA DAN INTEGRITAS KEPEMIMPINAN PANCASILA DIMENSI ETIKA PANCASILA DALAM BIROKRASI Pendahuluan Serupa dengan pemahaman filsafat yang secara etimologis melandaskan gagasannya pada filos (cinta) dan sophia (kebijaksanaan), begitu pula dengan etika sebagai bagian dari filsafat itu sendiri. Manifestasi ide/gagasan pada ranah kenyataan yang mewujud dalam tata-aturan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, untuk kemudian distandarisasi sesuai dengan paradigma dan ideologi, cara ...
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berintegritas, profesional, akuntabel dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan ...
DAFTAR PUSTAKA Haryatmoko. 2011. Etika Publik. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja. Refika Aditya, Bandung. Mulyadi, Deddy. 2015. Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Alfabeta,Bandung. Mutiarin, Dyah. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta. -------------------. 2010. Administrasi Pemerintahan Daerah. Universitas Terbuka, Jakarta ...
RechtsVinding Online PENGATURAN TENTANG ETIKA PENYELENGGARA NEGARA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG Oleh: * Eka Martiana Wulansari Pendahuluan nepotisme, kualitas pelayanan publik, RUU tentang Etika Penyelenggara kapasitas dan akuntabilitas kinerja Negara merupakan RUU usul inisiatif birokrasi, serta profesionalisme aparatur Dewan Perwakilan Rakyat Republik birokrat.Banyaknya penangkapan Indonesia (DPR RI) yang masuk ke dalam terhadap penyelenggara negara seperti Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hakim, anggota DPR, anggota DPRD, Prioritas ...
SKRIPSI ETIKA BIROKRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE DISUSUN OLEH: FITRI 105611110616 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2020 SKRIPSI ETIKA BIROKRASI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BONE Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Disusun dan Diajukan Oleh: FITRI Nomor Stambuk: 105611110616 Kepada PROGRAM STUDI ...
ETIKA BIROKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR Disusun dan diusulkan oleh SYARIFAH HASNIATI Nomor Stambuk : 10561 04796 13 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMUPOLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2018 i ETIKA BIROKRASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DIDINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Disusun Dan ...
Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi 1 AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK Etika Publik: Dasar Membangun Integritas dan Profesionalitas Oleh Haryatmoko Reformasi birokrasi akan efektif bila memfokuskan pada modalitas yang mampu menjembatani antara norma-norma etika publik dan tindakan nyata (kebijakan publik, keputusan politik, implementasinya). Maka akuntabilitas, transparansi dan integritas publik harus menjadi pilar untuk membangun budaya etika dalam organisasi pelayanan publik. Lemahnya akuntabilitas dan transparansi menyebabkan korupsi ...
MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG MENGEDEPANKAN ETIKA PELAYANAN PUBLIK Oleh: Robiyati Podungge (Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG) E-mail: robiyati.kahfi@gmail.com Abstrak Perubahan paradigma yang berpusat pada rakyat dan sejalan dengan perubahan paradigma dari UU No. 5 tahun 1974 yang menggunakan “The structural efficiency model”, menuju UU No. 22 Tahun 1999 dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang lebih cenderung menggunakan ...
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Elektronik Jurnal Universitas Musamus Merupakan Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial ISSN 2252-603X “Societas” PERANAN ETIKA DALAM PELAYANAN PUBLIK (Sebuah Kajian Teoritis) 1Welhelmina Jeujanan 1Administrasi Negara Fisip – Unmus ABSTRAK Birokrat dalam menjalankan dinilai baik atau etis jika responsibel dan memiliki keprofesionalan atau kompetensi yang sangat tinggi. Akuntabilitas ...
BAB III LANDASAN TEORI 3.1 Kebijakan Dan Kententuan Pokok Pengadaan Barang/Jasa 3.1.1 Kebijakan pengadaan pengadaan Barang/ Jasa Menurut (Sanjaya,2013), Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadapan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat, serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatura dalam ...
PENGARUH ETIKA BIROKRASI TERHADAP PROFESIONALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT MALALAYANG KOTA MANADO Faisal Putra Pai Masje Pangkey Gustaf Budi Tampi ABSTRACT : Bureaucracy has ethics that apply to the entire apparatus. Professionalism of public serviceis a demand that must be realized int he bureaucracy. This study aimsto determine the effectof the bureaucratic ethic of public service professionalism Malalayang Head Office of Manado City. This ...
PDF | 0.19 MB | Free Download
