Daftar 14 File Otonomi Khusus Papua Pdf | Download Kumpulan Referensi :
Anda dapat mendownload langsung semua file dihalaman ini. Tombol download semua file terdapat dibawah daftar file ini. * untuk semua file free download
KAJIAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT DAN PROVINSI ACEH BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan Otsus Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat ...
1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Dalam rangka mempercepat proses pembagunan nasional, pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan responsibilitas terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara, salah satunya pemberlakuan otonomi khusus. Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi ...
DAFTAR ISI Kata Pengantar .............................................. i Abstrak .................................................... iii Daftar Isi ................................................... v BAB I Pendahuluan ......................................... 1 A. Latar Belakang .................................... 1 B. Permasalah ....................................... 6 C. Maksud dan Tujuan ................................ 6 D. Kegunaan ....................................... 6 E. Kerangka Teori dan Konsepsional ..................... 6 F. Metode Penelitian ................................. 10 G. Personalia Tim .................................... 11 H. Jadual Penelitian .................................. 12 BAB II Bab ...
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.239, 2021 OTONOMI DAERAH. Penerimaan. Pengelolaan. Pengawasan. Rencana Induk. Percepatan Pembangunan. Otonomi Khusus Provinsi Papua. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI ...
2 3. Debora Mote, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Wakil Ketua II merangkap Anggota Majelis Rakyat Papua dari usur perwakilan Perempuan, yang beralamat di Jl. Pipa Argapura, RT.003/RW.007, Kelurahan Argapura, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kesemuanya mewakili Majelis Rakyat Papua (MRP), yang merupakan Lembaga Negara di ...
SALINAN PRES IDEN REPUBLIK !NDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2OO1 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVTNSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa dalam rangka melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi ...
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Komponen Transfer ke Daerah lainnya adalah Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar UU Perimbangan Keuangan, antara lain meliputi: (a) UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 ...
1/April 2013 Memo Kebijakan EFEKTIVITAS DANA OTONOMI KHUSUS * DI PAPUA DAN PAPUA BARAT * Ditulis oleh Didik Purwandanu “.Tetapi PEPERA bukan achir tudjuan kita. Masalah jang paling penting adalah Pembangunan Daerah Irian Barat setjara serentak dan dalam rangka pelaksanaan REPELITA.. Seperti halnja dengan Daerah-daerah lainnja, Irian Baratpun segera ...
PROBLEM OTONOMI KHUSUS PAPUA Oleh: Muchamad Ali Safaat Latar Belakang dan Tujuan Otonomi Khusus Otonomi khusus baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia di era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa.1 Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan ...
UU 21 TAHUN 2001 - OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA http://www.theceli.com/dokumen/produk/2001/21-2001.htm UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat ...
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1. Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS (STUDI KASUS TENTANG PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN) DI KABUPATEN LANNY JAYA PROVINSI PAPUA Depinus Tabuni Patar Rumapea, William A. Areros Abstract Giving Policy Special Autonomy for Papua Province which is based on Law No. 21 of 2001 on the policy of this Special Autonomy in essence ...
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DAN ACEH Penyunting: Lili Romli Diterbitkan oleh: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika Judul: Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus di Papua dan Aceh Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) xi+143 hlm.; 17x24 cm Cetakan Pertama, 2012 ISBN: 978-979-9052-74-2 Penulis: Riris Katharina ...
Policy Paper Tim Peneliti: Mardyanto Wahyu Tryatmoko Cahyo Pamungkas Rosita Dewi Luis Feneteruma Anggi Afriansyah Yusuf Maulana Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, 2021 Policy Paper Pembenahan Otonomi Khusus untuk Penyelesaian Konflik Papua Tim Peneliti: Mardyanto Wahyu Tryatmoko Cahyo Pamungkas Rosita Dewi ...
PDF | 0.59 MB | Free Download
