Daftar 16 File Undang Undang Pokok Agraria Pdf | Download Kumpulan Referensi :
Anda dapat mendownload langsung semua file dihalaman ini. Tombol download semua file terdapat dibawah daftar file ini. * untuk semua file free download
MENTERI AGRARIA PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA MENTERI AGRARIA, Menimbang : a. bahwa untuk menghindarkan keragu-raguan perlu ada penegasan mengenai tetap berlakunya beberapa peraturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dalam masa peralihan; b. bahwa perlu pula diadakan peraturan lebih lanjut untuk ...
HUKUM DAN KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA Disusun sebagai Diktat/Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria PENULIS : DWI HASTUTI, MPA NIP. 198705082019032008 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 2020 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan ke hadapan Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karuniaNyalah penulis dapat menyelesaikan Diktat ...
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan sebutan lain dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat ...
HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA Oleh: Asri Agustiwi, S.H., M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta Email:asriagustiwitiwi@yahoo.co.id ABSTRAK Dualisme aturan yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, dimana perbedaan aturan hukum bagi orang Indonesia dan bukan orang ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan bergabungnya Timor Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pengesahan penyatuan Timor ...
Perkembangan Pengaturan Pertanahan Catatan Untuk Penyusunan RUU Pertanahan Kurnia Warman Dosen Hukum Agraria FH Univ. Andalas Disampaikanpada “Rapat Dengar Pendapat Umum dalam Pembahasan RUU Pertanahan” Versi awal pernah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Penyusunan RUU Pertanahan, Komite I DPD RI, Jakarta, 22 Januari 2015 KomisiII Dewan Perwakilan ...
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 5 TAHUN 1960 (5/1960) Tanggal : 24 SEPETEMBER 1960 (JAKARTA) Sumber : LN 1960/104; TLN NO. 2043 Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan ...
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA A. Tinjauan Umum Mengenai Tanah, Hak Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Atas Tanah. 1. Pengertian Tanah dan Hak Penguasaan Atas Tanah. Tanah dalam pandangan masyarakat Indonesia mempunyai fungsi dan peran yang teramat penting dalam kehidupan, karena tanah adalah sebagai sumber penghidupan ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang- undang No. 5 ...
SALINAN PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2O2T TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLTK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.38 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN TERTENTU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa perlu diadakan perubahan dan tambahan pada Undang-undang No.38 Prp tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk ...
16 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah : Tanah adalah merupakan faktor produksi utama bagi negara agraris, seperti halnya Negara Indonesia ini. Disamping itu tanah merupakan objek yang penting sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat dan tempat manusia melakukan segala macam aktifitasnya. Oleh karena itu masalah yang berhubungan dengan ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK Pasal 1 (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di ...
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 menetapkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti, bahwa penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifat dari hak atas tanah tersebut. Sehingga dapat bermanfaat bagi pemilik tanah maupun bagi masyarakat dan negara ...
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA Sumber: www.survivalinternational.org I. PENDAHULUAN Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan ...
BAB V PENUTUP 1.1 Kesimpulan 1) Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 sebagai peraturan dasar hukum tanah nasional, telah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah. Untuk mewujudkan hal itu dilakukan pendaftaran tanah yang bersifat rechts-kadaster, yaitu bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada ...
PDF | 0.08 MB | Free Download
