jagomart
digital resources
picture 4 File Pengertian Hukum Pidana Materiil | Download Kumpulan Referensi

4 File Pengertian Hukum Pidana Materiil | Download Kumpulan Referensi


Diposting 16 Aug 2022 | 2 thn lalu
Halaman ini terdiri dari kumpulan file pengertian hukum pidana materiil yang bisa didownload saat ini.

.  97x 
 Tipe kumpulan file
Copy Link https://jagomart.net/item/44835/download-kumpulan-file-pengertian-hukum-pidana-materiil
Daftar 4 File Pengertian Hukum Pidana Materiil | Download Kumpulan Referensi :
1. Hukum Pdf 37767 | Selayang Pandang Hukum Acara Pidana
picture Hukum Pdf 37767 | Selayang Pandang Hukum Acara Pidana
3. Selayang Pandang Hukum Acara Pidana Secara umum hukum acara pidana (criminal procedure law) dikenal dengan hukum pidana formil yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya harus bertindak untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran melalui proses pembuktian, sebelum hakim sampai pada keputusannya dan kemudian putusan tersebut dilaksanakan. Dalam pengertian lain, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan atau mempertahankan hukum pidana materiil yang tujuan akhirnya adalah guna mencapai ketertiban, keamanan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik yang esensinya mempertahankan hukum pidana materiil. Oleh karena ...
Tipe file : icon picture PDF | 0.31 MB | Free Download

 


2. Pengertian Hukum Pidana Materiil 23490 | Hukum Pidana Baru
picture Pengertian Hukum Pidana Materiil 23490 | Hukum Pidana Baru
KULIAH 1 • Arti dan Ruang Lingkup Hukum Pidana • Sumber-sumber Hukum Pidana Di Indonesia • Pembagian Hukum Pidana : Pengertian Hukum Pidana Prof. Moeljatno •Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yg berlaku di suatu negara, yg mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk : 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yg tidak boleh dilakukan, yg dilarang, dg disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tsb; a Criminal Act 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yg telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yg telah diancamkan ; a Criminal Liability/ Criminal Responsibility 1) ...
Tipe file : icon picture PPT - Power Point | 1.41 MB | Free Download

 


picture Hukum Pdf 37957 | Ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958
Diktat Kuliah PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (Bagian Hukum Acara Perdata) I.G.A. A. ARI KRISNAWATI,SH.,MH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA SEPTEMBER 2015 1 Daftar Isi I pendahuluan............................................................ 3 1.1. Pengertian Hukum Acara perdata....................................... 3 1.2. pengertian Pembuktian................................................ 3 1.3. hal-hal yang harus dibuktikan.......................................... 4 1.4. hal-hal yang tidak Perlu Dibuktikan..................................... 4 1.5. Beban Pembuktian................................................... 6 II Pembuktian Perkara Perdata.............................................. 6 2.1. Alat-alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Perdata......................... 6 2.2. Penjelasan Penggunaan Alat-alat Bukti Pembuktian Perkara Perdata........... 6 Daftar Bacaan........................................................... 11 2 I. Pendahuluan 1.1. Pengertian Hukum Acara Perdata Pembagian Hukum Menurut ...
Tipe file : icon picture PDF | 0.21 MB | Free Download

 


picture Hukum Pdf 37812 | Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno  H
KONSEPSI AJARAN LOGISCHE SPECIALITEIT DAN SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT Penulis: H. Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. Munculnya perundang-undangan pidana khusus di luar hukum pidana umum terjadi disetiap negara. Bagi Negara Indonesia, hal tersebut dimungkinkan dengan adanya Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Bab I sampai dengan Bab VIII Buku 1 KUHP berlaku juga bagi ketentuan pidana dalam Undang-Undang dan peraturan lain kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya, jadi ketentuan-ketentuan dalam 8 Bab Buku I KUHP itu berlaku juga bagi delik-delik tersebar di luar KUHP itu kecuali jika Undang-Undang ditentukan lain.Artinya, Undang-Undang yang bersangkutan tersebut menentukan aturan-aturan ...
Tipe file : icon picture PDF | 0.51 MB | Free Download

 


no reviews yet
Please Login to review.

Kategori: Makalah Laporan Dunia Pendidikan / Ilmu Hukum
Upload: 16 Aug 2022 | 2 thn lalu
Tags: 1660518426
dilihat: 97x
Link rekomendasi: filekonstruksi.com