Daftar 11 File Hukum Tanah Adat Pdf | Download Kumpulan Referensi :
Anda dapat mendownload langsung semua file dihalaman ini. Tombol download semua file terdapat dibawah daftar file ini. * untuk semua file free download
Pertemuan ke – 4 HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL Dosen: Dr. Suryanti T. Arief SH.MKn.MBA HUKUM TANAH NASIONAL YANG BERDASARKAN HUKUM ADAT Hukum Tanah Nasional disusun berdasarkan pada Hukum Adat tentang tanah. “berdasarkan” berarti bahwa Hukum Tanah Nasional bersumber pada Hukum Adat. dinyatakan dalam: “Konsiderans/Berpendapat” huruf a UUPA Penjelasan Umum angka III (1) Pasal 5 UUPA Penjelasan Pasal 5 UUPA ...
TANAH ADAT DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: DALAM KONTEKS INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI LEVEL NASIONAL Sukmo Pinuji, Asih Retno Dewi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Email: sukmo.pinuji@stpn.ac.id, asihretno@stpn.ac.id Abstrak: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum membawa semangat untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, dengan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Dalam konteks ...
EKSISTENSI HUKUM TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB HUKUM AGRARIA SYAIFUL AZAM, SH Fakultas Hukum Bagian Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang ...
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA Sumber: www.survivalinternational.org I. PENDAHULUAN Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Walaupun tidak dijelaskan secara detail mengenai pengertian hak ulayat, namun Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan pengakuan ...
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT PENGUSUL ANGGOTA FRAKSI PARTAI NasDem DPR RI LATAR BELAKANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) menyebutkan bahwa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Artinya, bahwa ...
Kertas kerja EPISTEMA No. 05/2010 Kuasa dan hukum: Realitas pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia Yance Arizona Tentang Kertas Kerja Epistema Paperpaper dalam seri ini pada umumnya adalah dokumen sementara ...
DIKTAT HUKUM AGRARIA O/eh: . ISNAINI, SH., M.HUM NIDN: 0125057701 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA 2012 UNIVERSITAS MEDAN AREA DAFTARISI Ha la man DAFT AR ISi ..................................................... i KAT A PEN GA TAR............................................... iii BAB I : SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM UUPA .............. 1 A. Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Indonesia ... ......... . . 1 Ad.a. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum perdata Barat . . ........ . .. ..... . .. . . . ... . . .. .. 3 Ad.b. Ketentuan-ketentuan yang tunduk kepada hukum ...
SASI Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019: hal. 13 - 26 Fakultas Hukum Universitas Pattimura p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961 Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan Datang) 1 Novyta Uktolseja 2 Pieter Radjawane 1 Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia E-mail: nuktolseja@yahoo.co.id 2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, Indonesia E-mail: pietraradja@gmail.com Abstract: Regarding land acquisition by humans ...
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JALAN NGURAH RAI NO 72 TELP.(0362) 22063 & 27719 PERSYARATAN DAN ALUR PERMOHONAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Perizinan . 2. Persyaratan IMB : a ...
Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa Sawit: pedoman bagi perusahaan Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan the Roundtable on Sustainable Palm Oil Sebuah Pedoman bagi Perusahaan Forest Peoples Programme 1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK. tel: (44) 01608 652893 fax: (44) 01608 652878 email: marcus@forestpeoples.org web: www.forestpeoples.org 1 Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan Perkebunan Kelapa ...
PDF | 0.62 MB | Free Download
