KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI Robi Amu Abstrak Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum pidada militer merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam dengan hukuman pidana.Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Dalam hukum pidana militer mengenal dua bentuk tindak ...

 

MEMPERBANDINGKAN PASAL 126 KUHPM DENGAN PASAL 127 KUHPM Oleh : Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam praktek penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer sering ditemukan kasus kasus tindak pidana oleh seorang Militer atasan yang memerintahkan bawahan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangan. Terhadap kasus yang demikian sebagian besar cenderung memilih sebagai tindak pidana penyalahgunaan kekuasan dan menerapkan Pasal 126 KUHPM. Padahal dalam Buku ke dua tentang kejahatan kejahatan, khususnya Bab V tentang kejahatan kejahatan pelbagai keharusan dinas pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), lebih khusus lagi pasal pasal perlindungan ...