Daftar 16 File Hukum Pidana Khusus Pdf | Download Kumpulan Referensi :
Anda dapat mendownload langsung semua file dihalaman ini. Tombol download semua file terdapat dibawah daftar file ini. * untuk semua file free download
1 Bahan ajar MATA KULIAH TINDAK PIDANA KHUSUS I Gusti Ngurah Parwata SH.MH Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2 TINDAK PIDANA KHUSUS PELAJARAN 1 PENDAHULUAN Pada level kompetensi ini mahasiswa mempunyai kemampuan menjelaskan tentang Pengertian Hukum Pidana Khusus, Ruang ...
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: - KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia. - Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeserkeberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah ...
DIKTAT TINDAK PIDANA KHUSUS Oleh : Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA 2018 DAFATAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Khusus ......... 1 B. Politik Hukum Pidana ............................... 7 BAB II PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS ...
S I L A B I A. IDENTITAS MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM PIDANA KHUSUS STATUS MATA KULIAH : LOKAL WAJIB KODE MATA KULIAH : JUMLAH SKS : 2 B. DESKRIPSI MATA KULIAH Hukum Pidana Khusus merupakan mata kuliah yang perlu memberikan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi dan ...
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Hukum pidana oleh banyak ahli dikatakan sebagai hukum publik. Yang dimaksudkan sebagai hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau pemerintah. Maka dari itu hukum pidana memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembagaian lebih lanjutnya hukum ...
KAJIAN HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI Robi Amu Abstrak Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Hukum ...
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hukum Pidana merupakan lapangan hukum positif yang hidup berdampingan dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.1 Aturan ...
19 BAB II TINJAUAN UMUM A. Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian Hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana ...
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku: Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung,2003 Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Sleman : logung pustaka, 2004) Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum ...
HUKUM PIDANA KHUSUS RIAN PRAYUDI SAPUTRA, SH., MH Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Khusus. • Tindak Pidana Khusus (TipidsuS) memiliki ruang lingkup yang tidak bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan adanya penyimpangan atau tidak serta dengan cara menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang - undang pidana yang ...
KONSEPSI AJARAN LOGISCHE SPECIALITEIT DAN SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT Penulis: H. Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H. Munculnya perundang-undangan pidana khusus di luar hukum pidana umum terjadi disetiap negara. Bagi Negara Indonesia, hal tersebut dimungkinkan dengan adanya Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Bab I sampai ...
TINDAK PIDANA KHUSUS KODE MATA KULIAH : WHI 4236 BLOCK BOOK Planing Group : I WAYAN SUARDANA, S.H., M.H. Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H. I MADE TJATRA YASA, S.H., M.H. IDA BAGUS ...
BABII KAJIAN PUSTAKA A. Hukum Pidana Positif 1. Pengertian Hukum Pidana Positif Hukum pidana positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau secara khusus ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Secara etimologi, hukum pidana (strafrecht) terdiri ...
Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. PENDAHULUAN epublik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu R bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam 1 konstelasi ...
MEMPERBANDINGKAN PASAL 126 KUHPM DENGAN PASAL 127 KUHPM Oleh : Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam praktek penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer sering ditemukan kasus kasus tindak pidana oleh seorang Militer atasan yang memerintahkan bawahan untuk melakukan tindakan-tindakan di luar ...
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO Jalan Perwakilan Nomor 1 Telp. (0274) 773010 Wates 55611 Email : admin@kulonprogokab.go.id | Website : www.kulonprogokab.go.id P E N G U M U M A N Nomor : 810 / 5904 TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL ...
PDF | 0.82 MB | Free Download
