jagomart
digital resources
picture1_Landasan Hukum Tentang Lambang Negara Diatur Dalam 22130 | Landasan Hukum Dan Kebebasan Berkontrak Bagi Kementerian Ppn Bappenas Dan Mitra Di Dalam Dan Luar Negeri


picture2_Landasan Hukum Tentang Lambang Negara Diatur Dalam 22130 | Landasan Hukum Dan Kebebasan Berkontrak Bagi Kementerian Ppn Bappenas Dan Mitra Di Dalam Dan Luar Negeri picture3_Landasan Hukum Tentang Lambang Negara Diatur Dalam 22130 | Landasan Hukum Dan Kebebasan Berkontrak Bagi Kementerian Ppn Bappenas Dan Mitra Di Dalam Dan Luar Negeri

 75x       Tipe DOCX       Ukuran file 0.02 MB       Source: jdih.bappenas.go.id


File: Landasan Hukum Tentang Lambang Negara Diatur Dalam 22130 | Landasan Hukum Dan Kebebasan Berkontrak Bagi Kementerian Ppn Bappenas Dan Mitra Di Dalam Dan Luar Negeri
Landasan Hukum dan Kebebasan Berkontrak bagi Kementerian PPN/BAPPENAS dan Mitra di Dalam dan Luar Negeri Pertanyaan Hukum Apakah landasan hukum untuk melakukan perikatan/kontrak atau menyepakati kerja sama institusional yang berlandaskan ...

icon picture DOCX Word DOCX | Diposting 28 Jul 2022 | 2 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.

						
									
										
													
					
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Landasan hukum dan kebebasan berkontrak bagi kementerian ppn bappenas mitra di dalam luar negeri pertanyaan apakah untuk melakukan perikatan kontrak atau menyepakati kerja sama institusional yang berlandaskan pada kesepahaman bersama memorandum of understanding perjanjian antara dengan dasar uu no tahun tentang internasional bendera bahasa lambang negara lagu kebangsaan pp tata cara pengadaan pinjaman penerimaan hibah perpres barang jasa pemerintah telah beberapa kali diubah terakhir terkahir pendapat merupakan dua lebih pihak didasarkan satu asas freedom contract hanya dapat dilakukan apabila suatu memenuhi syarat subjektif objektif menyangkut aspek keabsahan kewenangan para sedangkan substansi apa diperjanjikan misal ditandatangani oleh pegawai tidak berwenang mengatur hal tusi maka tersebut berakibat sahnya konsekuensi dibatalkan ataupun batal demi vanrechtswege nietig menyederhanakan tolok ukurnya adalah adanya justifikasi mengadakan bertentangan sesuai peraturan perundang undangan...
Belum menemukan file yang dicari ? Anda bisa coba mengirim request file sesuai detail file yang dicari.
Komentar

belum ada komentar
Silahkan Login untuk menambahkan komentar.

no reviews yet
Please Login to review.