jagomart
digital resources
picture1_Bahan Advokasi Hukum   Ali Nurdin, Sh,st


 150x       Tipe PPTX       Ukuran file 0.22 MB       Source: jdih.kpu.go.id


File: Bahan Advokasi Hukum Ali Nurdin, Sh,st
pasal 22e ayat 5 undang undang dasar 1945 menegaskan bahwa kpu merupakan lembaga  ...

icon picture PPTX Power Point PPTX | Diposting 28 Jul 2022 | 3 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.

						
									
										
													
					
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Tanggung jawab kpu ri pusat propinsi dan kab kota dalam menangani perselisihan hasil pemilihan pasal e ayat undang dasar menegaskan bahwa merupakan lembaga yang bersifat nasional tetap mandiri berarti mempunyai wewenang di seluruh wilayah republik indonesia bukan sementara ad hoc serta diluar kuasa pemerintah independen uu tahun tentang penyelenggara pemilu menyatakan provinsi kabupaten hierarkis een en ondeelbaar penyelenggaraan menjadi bersama memegang akhir atas penyelengaraan oleh ppk pps kpps petugas pemutakhiran data pemilih a no kondisi ini berbeda dengan pilkada sebelumnya dimana peran kedudukan tidak disebutkan secara jelas demikian gubernur bupati walikota adalah saja membuat regulasi koordinasi pemantauan tahapan akan tetapi juga penyelesaian mahkamah konstitusi karena badan peradilan khusus belum terbentuk walaupun pmk sebagai termohon namun pihak turut bertanggung pelaksanaan kepala daerah serentak bisa melakukan supervisi menyusun jawaban proses persidangan objek sengketa...

no reviews yet
Please Login to review.