jagomart
digital resources
picture1_Ekonomi Pdf 9282 | Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 Ttg Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut | Kehutanan


picture2_Ekonomi Pdf 9282 | Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 Ttg Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut | Kehutanan picture3_Ekonomi Pdf 9282 | Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 Ttg Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut | Kehutanan

 141x       Tipe PDF       Ukuran file 0.10 MB    


File: Ekonomi Pdf 9282 | Instruksi Presiden No 10 Tahun 2011 Ttg Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut | Kehutanan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam ...

icon picture PDF Filetype PDF | Diposting 29 Jun 2022 | 2 thn lalu
Berikut sebagian tangkapan teks file ini.
Geser ke kiri pada layar.

						
									
										
													
					
Kata-kata yang terdapat di dalam file ini mungkin membantu anda melihat apakah file ini sesuai dengan yang dicari :

...Presiden republik indonesia instruksi nomor tahun tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer lahan gambut dalam rangka menyeimbangkan menselaraskan pembangunan ekonomi sosial budaya lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan melalui dari deforestasi degradasi dengan ini menginstruksikan kepada menteri kehutanan negeri hidup kepala unit kerja bidang pengawasan pengendalian badan pertanahan nasional ketua koordinasi penataan ruang survey pemetaan satuan tugas persiapan pembentukan kelembagaan redd atau lembaga dibentuk untuk melaksanakan khusus di para gubernur bupati walikota pertama mengambil langkah diperlukan sesuai fungsi kewenangan masing mendukung berada konservasi lindung produksi terbatas biasa tetap dapat dikonversi area penggunaan lain sebagaimana tercantum peta indikatif menjadi lampiran kedua dimaksud diktum berlaku bagi kawasan pengecualian diberikan a permohonan telah mendapat persetujuan prinsip b pelaks...
Belum menemukan file yang dicari ? Anda bisa coba mengirim request file sesuai detail file yang dicari.
Komentar

belum ada komentar
Silahkan Login untuk menambahkan komentar.

no reviews yet
Please Login to review.